Metrojabaronline.com // Sukabumi – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mendorong penanganan sampah dan banjir di wilayah Kecamatan Cidahu melalui musyawarah bersama yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat.
Pertemuan yang digelar di Aula Desa Pondokkaso Tongoh, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Selasa (12/5/2026), dihadiri Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Sekmat Cidahu, kepala desa, Kepala Puskesmas Cidahu, unsur TNI-Polri, serta tokoh masyarakat.
Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, mengatakan musyawarah tersebut menjadi langkah awal dalam mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan terhadap permasalahan lingkungan di Cidahu.
“Alhamdulillah hari ini kami didampingi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Sekmat Cidahu, kepala desa, Kepala Puskesmas Cidahu, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan unsur masyarakat lainnya. Semua menyampaikan saran, pandangan, serta masukan untuk mencari solusi bersama,” ujarnya.
Menurut Andreas, hasil pertemuan itu akan dibahas lebih lanjut di tingkat dinas untuk melahirkan langkah konkret dalam penanganan sampah dan perbaikan sistem drainase.
Beberapa langkah yang mulai dirumuskan antara lain evaluasi armada pengangkut sampah, penyuluhan kepada masyarakat, hingga pemantauan progres penanganan oleh DLH.
Sementara itu, Dinas PU akan melakukan pengecekan drainase dari wilayah SSA hingga Kratingdaeng guna memastikan penyebab utama banjir dapat diidentifikasi secara tepat.
“Kalau diagnosanya tepat, maka penyelesaiannya juga akan lebih efektif. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi banjir, sampah menumpuk, ataupun aliran air yang tersendat,” katanya.
Selain persoalan sampah dan drainase, kendaraan bertonase besar yang melintas melebihi kapasitas jalan turut menjadi perhatian. Namun, penindakan kendaraan over kapasitas merupakan kewenangan pihak kepolisian dan instansi terkait.
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga diajak lebih tertib dalam membangun dan membuang sampah. Pemerintah menilai persoalan lingkungan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Menurutnya, sejumlah desa telah berhasil mandiri dalam menangani sampah dan hal itu dapat menjadi contoh bagi wilayah lain.
“Penanganan sampah tidak hanya bicara armada. Dari hulu sampai hilir harus diselesaikan bersama, karena biaya penanganan sampah sangat besar jika semuanya dibawa ke TPA,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengarahkan agar penyelesaian persoalan sampah dilakukan mulai dari lingkungan masing-masing, termasuk di kawasan industri.
“Ayo bersama-sama menjaga dan merawat lingkungan yang kita cintai. Karena kalau bukan kita sendiri, siapa lagi yang akan menjaga lingkungan ini,” pungkasnya.
(Den)
