Media Berita Online
Indeks

Lemahnya Pengawasan Dari PPK dan PPTK, Pembangunan Kantor Pemerintah Diduga Akan Mengurangi Kualitas

Metrojabaronline.com // Bogor,-  Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, kembali menuai sorotan publik. Proyek yang dibiayai dari anggaran pemerintah itu diduga menggunakan mortar yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Sejumlah pihak menilai lemahnya pengawasan menjadi celah terjadinya penyimpangan mutu bahan bangunan di lapangan.

Informasi yang dihimpun menunjukkan, mortar yang digunakan pada beberapa bagian konstruksi bangunan memiliki karakteristik fisik yang tidak seragam dan tidak menunjukkan standar kekuatan yang seharusnya. Padahal, sesuai aturan, setiap bahan material pada proyek pemerintah wajib memenuhi spesifikasi teknis dan sertifikasi SNI.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kecamatan Tajurhalang serta konsultan pengawas proyek disebut-sebut tidak menjalankan fungsi pengawasan secara profesional. Kedua pihak dinilai lalai memastikan kesesuaian mutu material dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis.

Seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengatakan, indikasi penggunaan mortar non-SNI terlihat dari hasil adukan dan kualitas pengerasan yang cepat retak.

“Seharusnya konsultan pengawas bisa mendeteksi sejak awal kalau mutu materialnya tidak sesuai,” ujarnya kepada wartawan Rabu (22/10/25).

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPA Kecamatan Tajurhalang belum memberikan klarifikasi resmi. Pesan konfirmasi yang dikirimkan wartawan melalui aplikasi WhatsApp tidak dijawab.

Salah satu warga menilai, jika dugaan tersebut benar, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kualitas mortar mempengaruhi kekuatan struktur bangunan. Bila tidak sesuai SNI, risiko kerusakan dini bahkan kegagalan konstruksi bisa terjadi,” tegasnya.

Publik kini menanti langkah tegas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor untuk menelusuri lebih jauh dugaan penyimpangan ini. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik menjadi sorotan utama di tengah lemahnya pengawasan proyek pemerintah daerah. (Team)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *