Metrojabaronline.com // Jakarta, – DPP HIPPI (Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri olahraga nasional. Dalam Rapat Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, HIPPI turut memberikan masukan strategis untuk penguatan regulasi industri olahraga di Indonesia.
Acara yang berlangsung di THE 1O1 Jakarta Sedayu Darmawangsa ini, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dan diwakili oleh dua perwakilan DPP HIPPI, Monalisa Eka Shinta dan Kezia Lorensia. Forum ini bertujuan untuk menampung masukan dari berbagai pihak terkait rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga yang mengatur industri olahraga di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, DPP HIPPI turut memberikan pandangannya mengenai bagaimana regulasi yang lebih inklusif dan berpihak kepada dunia usaha dapat tercipta.
Monalisa Eka Shinta, perwakilan DPP HIPPI yang hadir langsung, menjelaskan bahwa pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mendorong kemajuan industri olahraga di Indonesia. “Kami sangat mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan regulasi yang jelas dan sistem yang efisien bagi dunia usaha di industri olahraga. Ini akan memberikan dampak yang signifikan, baik untuk ekonomi maupun bagi pengembangan talenta olahraga tanah air,” katanya pada Minggu (15/3/2026).
Dalam diskusi tersebut, berbagai kementerian turut memberikan pandangan mereka, seperti perwakilan Kementerian Dalam Negeri yang menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, serta sinkronisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan industri olahraga. Sementara itu, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia juga menyoroti urgensi klarifikasi mengenai definisi peralatan olahraga dan standar nasional produk industri olahraga. Salah satu poin penting yang disampaikan HIPPI adalah pentingnya memberikan akses yang adil bagi sektor swasta terhadap venue olahraga milik negara dan daerah.
Kezia Lorensia, yang juga ikut serta dalam kegiatan ini, menegaskan pentingnya integrasi perizinan melalui sistem satu pintu. “Kami berharap pengusaha bisa lebih mudah mengakses perizinan dan fasilitas yang tersedia. Dengan adanya sistem satu pintu, prosesnya akan lebih transparan dan efisien,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, HIPPI juga mendorong perlindungan terhadap sumber daya manusia (SDM) olahraga melalui pemberlakuan standar kontrak dan sertifikasi profesi, yang akan memastikan profesionalisme dan keberlanjutan dalam industri ini.
Selain itu, HIPPI mendesak pemerintah untuk mulai mengukur dampak ekonomi dari industri olahraga secara sistematis sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan di masa mendatang. Dengan partisipasi aktif dalam forum ini, DPP HIPPI menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekosistem industri olahraga yang berkelanjutan dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Red