DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Dua Raperda, Propemperda 2027 Tetapkan Sembilan Prioritas

Metrojabaronline.com // Sukabumi, – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (16/11/2026).

Rapat tersebut menghasilkan persetujuan bersama atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), sekaligus menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua II H. Usep, serta dihadiri Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., jajaran anggota DPRD, Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, dan tamu undangan lainnya.

Dua Raperda yang disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda yakni Raperda tentang Desa dan Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selain itu, rapat menyepakati Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 yang memuat sembilan Raperda, terdiri dari lima prakarsa DPRD dan empat prakarsa Pemerintah Daerah.

Pembahasannya dijadwalkan berlangsung sepanjang 2027.

Juru Bicara Bapemperda, Bayu Permana, menjelaskan bahwa sembilan Raperda tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pengelolaan sampah, penguatan BUMD, ketenagakerjaan, ekonomi kreatif, hingga perlindungan lingkungan hidup dan penyusunan APBD.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi I, H. Iwan Ridwan, M.Pd., menyampaikan laporan hasil pembahasan dua Raperda yang telah disepakati bersama DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas sinergi serta pembahasan berbagai rancangan kebijakan daerah tersebut.

Menurutnya, Raperda tentang Desa diharapkan menjadi landasan hukum dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.

Adapun perubahan Perda tentang Perangkat Daerah memuat penyesuaian tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipologi C menjadi Tipologi A. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kelembagaan, profesionalisme, serta kualitas pelayanan publik.

Pada kesempatan yang sama, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah juga menyampaikan hasil pembahasan tindak lanjut evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027.

Seluruh agenda memperoleh persetujuan forum rapat. Bupati bersama pimpinan DPRD kemudian menandatangani berita acara persetujuan bersama.

Selanjutnya, dua Raperda yang telah disetujui akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk memperoleh nomor register sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati berharap seluruh keputusan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah).

(Den)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *