Metrojabaronline.com // Depok, – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Hasbullah Rahmad, saat menggelar kegiatan buka puasa. Jadikan Momentum Ramadan untuk Pembekalan Pengawasan Jelaskan Urgensi Data Desil dalam Program Pemerintah Saat Bukber Bersama Tim Relawan Depok .Suasana hangat penuh kekeluargaan menyelimuti kediamannya. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari berturut-turut mulai Sabtu (7/3/2026) ini, menjadi sarana komunikasi strategis antara wakil rakyat dengan konstituen di tingkat akar rumput.
Acara ini dihadiri secara bergiliran oleh perwakilan relawan dari 63 kelurahan di 11 kecamatan se-Kota Depok. Dengan kuota sekitar 100 orang per hari, kegiatan ini dirancang secara bertahap agar interaksi antara tokoh yang akrab disapa Bang Has tersebut dengan para relawan dapat berjalan lebih intensif.
“Ini adalah bagian dari silaturahmi Ramadan. Kami mengundang relawan secara bertahap dari seluruh wilayah di Kota Depok agar komunikasi tetap terjaga secara personal dan merata,” ujar Bang Has kepada awak media.
Edukasi Data Desil dan Pengawasan Program
Tidak sekadar agenda seremonial, Bang Has memanfaatkan momentum ini untuk memberikan pembekalan terkait kebijakan pembangunan dan program bantuan pemerintah di tingkat provinsi. Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah mengenai penggunaan sistem Desil sebagai indikator utama penerimaan bantuan sosial.
Ia mengimbau para relawan agar proaktif mengedukasi masyarakat untuk mengecek status data Desil mereka di kantor kelurahan masing-masing. Hal ini penting untuk meminimalisir kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait kriteria penerima manfaat bantuan pemerintah berbasis pada data Desil. Masyarakat perlu tahu mereka berada di kategori mana agar transparansi bantuan tetap terjaga,” jelasnya.
Catatan Terkait Layanan Kesehatan (UHC)
Dalam kesempatan tersebut, Bang Has juga memberikan klarifikasi mengenai perubahan cakupan layanan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok. Jika sebelumnya layanan kesehatan gratis bagi pemilik KTP Depok bisa menjangkau hingga Desil 10, kini terjadi penyusutan akibat keterbatasan anggaran daerah.
Ia menjelaskan bahwa saat ini penerima manfaat UHC diprioritaskan bagi masyarakat yang berada di kategori Desil 1 hingga 5.
“Dulu pembiayaan premi UHC ditanggung bersama, 60 persen dari Pemkot Depok dan 40 persen dari Pemprov Jabar. Namun, kondisi fiskal saat ini memaksa adanya penyesuaian anggaran berdasarkan prioritas pembangunan lainnya,” ungkap Bang Has.
Menurut data yang dipaparkan, bantuan provinsi untuk sektor kesehatan di Depok yang sebelumnya mencapai Rp40 miliar, kini mengalami penurunan drastis menjadi sekitar Rp5 miliar. Kondisi ini membuat pemerintah harus mengambil kebijakan efisiensi.
Harapan Perbaikan Kondisi Fiskal
Meski terdapat pembatasan, Bang Has menegaskan bahwa kebijakan ini akan terus dikaji ulang. Ia berharap stabilitas ekonomi nasional segera membaik sehingga anggaran untuk sektor fundamental seperti kesehatan dan pendidikan dapat kembali ditingkatkan.
“Relawan adalah mitra penting sebagai jembatan informasi. Kami berharap melalui komunikasi yang baik, kebijakan-kebijakan yang ada tidak menimbulkan kegaduhan, melainkan dipahami sebagai langkah rasional pemerintah dalam mengelola anggaran,” tuturnya.
Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif di mana para relawan menyampaikan aspirasi langsung mengenai permasalahan di lingkungan mereka, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik, yang kemudian dicatat sebagai bahan evaluasi kerja legislatif Bang Has ke depan.
(Dens/ Tim) PJPM
