Metrojabaronline.com // Sukabumi, – DPRD Kabupaten Sukabumi melalui Komisi IV menggelar rapat kerja (raker) bersama BPJS Kesehatan dan manajemen PT JAVA guna membahas pengalihan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan karyawan PT JAVA ke Kabupaten Sukabumi.
Rapat yang berlangsung di Aula Disnaker, Jalan Palabuhan II, Kota Sukabumi, Kamis (26/2/2026), dipimpin Ketua Komisi IV Ferry Supriyadi dari Fraksi Golkar, didampingi jajaran pimpinan dan anggota, di antaranya Saepuloh dari Fraksi Partai Demokrat.
Saepuloh yang akrab disapa Kang Badot menjelaskan, pembahasan difokuskan pada pengalihan 725 karyawan PT JAVA yang sebelumnya terdaftar di Sukabumi namun kemudian dipindahkan kepesertaannya ke Purwakarta.
“Tujuan utamanya agar pembayaran iuran dan pemanfaatan layanan BPJS bisa kembali dilakukan di Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.
Ia menegaskan, Komisi IV berencana memanggil seluruh perusahaan agar kepesertaan BPJS karyawannya terdaftar dan aktif di Sukabumi. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) sebesar 80 persen, mengingat capaian saat ini masih berada di angka 63 persen.
Selain itu, Kang Badot juga menyoroti ketentuan aktivasi BPJS mandiri atau KIS yang baru berlaku setelah satu bulan pendaftaran. Menurutnya, kebijakan tersebut kerap menyulitkan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan secara mendesak.
“Alhamdulillah, PT JAVA siap mengalihkan kembali BPJS karyawannya ke Sukabumi. Ini langkah positif untuk mendukung target UHC,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan, Fariz, menyampaikan bahwa pihaknya tengah memproses pemindahan data kepesertaan karyawan PT JAVA ke Kabupaten Sukabumi dan berharap seluruh tahapan berjalan lancar.
Dari pihak perusahaan, perwakilan HRD PT JAVA, Ganang, mengapresiasi pelaksanaan rapat tersebut. Ia menilai fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
“Rapat dengan DPRD sangat positif. Kami tidak alergi terhadap pengawasan, justru senang dengan adanya komunikasi seperti ini agar semua berjalan sesuai aturan,” ungkapnya.
Ganang menambahkan, pihaknya segera melakukan koordinasi internal dan menyampaikan hasil rapat beserta berita acara kepada pimpinan perusahaan untuk segera ditindaklanjuti.
(Den)