Pewarta : Ghalih Chahyadi / Editor : PNS
Metrojabaronline.com // Sumedang, – Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila membuka secara resmi High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026 di Pondokan Hanjuang Hegar, Cimalaka, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Hj. Tuti Ruswati, jajaran perangkat daerah, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, perbankan, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Wabup Fajar menegaskan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pak Bupati selalu berpesan, good data, good decision, good result. Data yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik, dan keputusan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Karena itu, data harus terintegrasi melalui sistem digital,” ujarnya.
Wabup Fajar mengatakan, digitalisasi tidak hanya bertujuan mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat pengawasan, meningkatkan penerimaan daerah, serta meminimalkan potensi kebocoran.
Ia mencontohkan pemanfaatan QRIS pada angkutan umum, pasar tradisional, rumah sakit hingga layanan publik lainnya sebagai bagian dari transformasi digital yang harus terus diperluas.
Ia juga menyoroti masih adanya pelaku usaha yang belum terintegrasi dengan sistem pembayaran digital sehingga berpotensi menimbulkan persoalan kepatuhan pajak. Menurutnya, digitalisasi menjadi solusi agar seluruh transaksi dapat tercatat secara akurat, transparan, dan mudah diawasi.
“Jangan sampai ada lagi transaksi yang tidak tercatat. Dengan digitalisasi semuanya bisa terekam dengan baik sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik,” katanya.
Di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional dan penyesuaian transfer ke daerah, Wabup menilai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Ia menyebut capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Sumedang terus menunjukkan tren positif. Namun, peningkatan tersebut harus diikuti dengan dampak nyata berupa meningkatnya penerimaan daerah, kepatuhan masyarakat, serta kualitas pelayanan publik.
Untuk itu, Wakil Bupati meminta seluruh perangkat daerah anggota TP2DD memperkuat koordinasi, melengkapi data dukung penilaian ETPD, mempercepat digitalisasi pada sektor yang masih menjadi perhatian, serta memastikan setiap inovasi digital terdokumentasikan dengan baik.
Melalui HLM tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang menetapkan sejumlah target hingga akhir 2026, di antaranya mempertahankan status digital pada indeks ETPD, meningkatkan nilai evaluasi kinerja TP2DD, memperluas transaksi non-tunai pada seluruh siklus APBD, mempercepat digitalisasi pajak dan retribusi daerah, memperluas implementasi QRIS pada seluruh layanan publik, serta memperkuat kualitas data dan inovasi digital.
Selain itu, Fajar menekankan pentingnya membangun ekosistem digital pemerintahan secara menyeluruh melalui integrasi sistem informasi antarperangkat daerah, pemanfaatan dashboard monitoring berbasis data, digitalisasi layanan BLUD dan BUMD, hingga perluasan pembayaran digital ke tingkat desa.
“PR terbesar kita adalah memperluas digitalisasi sampai ke desa. Masyarakat harus mendapatkan edukasi yang baik agar merasakan manfaat digitalisasi secara sukarela. Dengan sinergi seluruh pihak, saya optimistis Sumedang mampu menjadi daerah yang semakin maju dalam transformasi digital dan pelayanan publik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Bapenda sekaligus Ketua Panitia, Mia Rohmiatin, melaporkan bahwa pelaksanaan HLM TP2DD bertujuan mengevaluasi kinerja TP2DD, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, Bank Indonesia, perbankan dan seluruh pemangku kepentingan, serta mempersiapkan penilaian
Indeks ETPD Semester I Tahun 2026. Menurutnya, seluruh belanja Pemerintah Kabupaten Sumedang telah dilakukan secara non-tunai, sementara digitalisasi pada sisi penerimaan daerah masih terus dioptimalkan agar capaian indeks ETPD meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
**