Metrojabaronline.com // Jakarta, – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kekayaan alam dan komoditas strategis Indonesia dikelola secara optimal untuk memperkuat perekonomian nasional. Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah, kata Presiden, yakni dengan membangun Bank Emas Indonesia agar komoditas emas tidak hanya ditambang, tetapi disimpan dan diperdagangkan.
Demikian disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
“Hari ini dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi satu tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah, atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia,” ucap Presiden.
Selain Bank Emas, pemerintah juga membenahi tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pintu tunggal pengelolaan ekspor komoditas Indonesia. Presiden menjelaskan, langkah tersebut antara lain untuk memastikan kesesuaian antara volume komoditas yang dimuat, dilaporkan, dan diterima di negara tujuan.
“Sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan,” kata Presiden.
Sejak mulai beroperasi pada bulan Juni lalu, Presiden menyebut bahwa DSI telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis yakni batu bara, kelapa sawit, dan besi baja. Selain itu, lebih dari 6.000 transaksi ekspor telah dimonitor dan menghasilkan temuan potensi tambahan sebesar USD5 miliar dari perbedaan dan penyesuaian harga.
“DSI akan meningkatkan pengawasannya meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya tiga,” jelasnya.
Langkah tersebut, tegas Presiden, merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
“Pihak-pihak rating agencies bahkan lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat indoneisa. Mereka yang mengatakan bukan kita. Kita menghargai semua masukan tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja,” tandasnya.
(BPMI Setpres)
