Metrojabaronline.com // Bogor, – Temuan tumpukan kempu atau wadah penampung bahan bakar solar di salah satu lokasi tambang batu karang di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, memunculkan dugaan adanya persoalan dalam penggunaan dan distribusi bahan bakar untuk aktivitas pertambangan.
DPD Perkumpulan Jurnalis Peduli Masyarakat (PJPM) Kabupaten Bogor mendesak Polres Bogor segera melakukan investigasi secara menyeluruh, termasuk menelusuri asal-usul pasokan solar, legalitas penggunaannya, serta perizinan operasional tambang tersebut.
Melalui Dewan Penasihat Hukum DPD PJPM Kabupaten Bogor, Kusnadi, S.H.,
PJPM mempertanyakan sumber pasokan solar yang diduga digunakan untuk mengoperasikan sejumlah alat berat di lokasi tambang tersebut.
“Polres Bogor harus menelusuri dari mana pasokan solar tersebut diperoleh, apakah penggunaannya sesuai ketentuan, serta apakah aktivitas pertambangan di lokasi itu telah mengantongi izin resmi. Jangan sampai penegakan hukum hanya menyasar lokasi yang viral, sementara dugaan pelanggaran di tempat lain luput dari pengawasan,” tegas Kusnadi.
Menurutnya, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun kegiatan penyimpanan atau distribusi BBM tanpa izin, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kusnadi juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu, baik terhadap pihak yang diduga mengoperasikan tambang maupun pihak yang terlibat dalam rantai pasokan bahan bakar.
Sementara itu, apabila ditemukan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi, penanganannya perlu dikaji berdasarkan ketentuan pidana yang relevan, termasuk Pasal 55 UU Migas.
“Karena itu, kami meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan lokasi. Telusuri seluruh rantai pasokan dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Kusnadi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Polres Bogor terkait desakan tersebut. DPD PJPM Kabupaten Bogor menyatakan akan terus memantau perkembangan dan mendorong pengusutan secara transparan demi tegaknya hukum serta perlindungan lingkungan di wilayah Kabupaten Bogor.
(Red)